PKK

 

Tabel  : Tim Penggerak PKK Desa Rejosari

No Nama Jabatan
1 Ny. Hj. Susilowai Ketua
2 Ny. Antinatun Wakil Ketua
3 Rizki Sekretaris
4 Siti Mustasaroh Bendahara
5 Siti Fatimah Anggota
6 FitriKurniawati Anggota
7 Ninik Wahyuni Anggota
8 Sri Rahayu Anggota
9 Sri Mutini Anggota
10 Siti Mujayanah Anggota
11 Siti Kholifah Anggota
12 Sri Utami Anggota
13 Rubaiah Anggota
14 Sukilah Anggota
15 Kayati Anggota
16 Warsini Anggota
17 Umi Sholikah Anggota
18 Eviv Muvida Anggota
19 Ninik Susani anggota
20 Siti Fatimah Anggota
21 Asmini Anggota
22 Kusrini Anggota
23 Linda Anggota
24 Suliyah Anggota
25 LukluatulWakidah Anggota
26 Siti Rodiah Anggota
27 Sukilah Anggota
28 Nurul Wakidah Anggota
29 Sri Utami Anggota
30 Anis Mukhoyaroh Anggota

 

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi ‘kosmetik’ untuk sekedar memenuhi ‘qouta’ adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.